Menurut Nuzul berikutnya merupakan mengenai penerbitan obligasi. Pra pemerintah mencatat pembukuan kerugian, umumnya BUMN atau Lembaga Usaha Milik Negara hendak mencari pinjaman dana atau pembiayaan kembali dari bank maupun publikasi obligasi. Jika tak dilakukan maka dikhawatirkan nantinya dana keuangan negeri terus menghujat nilai proyek.
Pada hasilnya, jika dijual pun belum tentu hendak memperoleh dampak maksimal jimat membayar kiriman yang telah dihabiskan. Hal ini dianggap kurang sehat & kurang tepat untuk dikerjakan. Hal yang lain yang tidak kalah krusial menurut pengamat infrastruktur nasional Shadik Wahono adalah agar pemerintah segera memberi keseriusan hukum bertugas dengan kaum kontrak investasi jangka panjang.
Selain tersebut pemerintah kendati seharusnya lebih meningkatkan kedisplinan dalam susunan acara pembangunan wilayah. Kedisiplinan pembangunan wilayah ini sendiri adalah dasar penghitungan dari antisipasi proyek untuk bisa dijalani secara jelas waktu per pemerintah, indah itu pemerintah pusat, zona ataupun permerintahan sebuah negara daerah.
Satu diantara tujuan daripada dilaksanakannya hal-hal yang telah disampaikan di atas adalah jimat meningkatkan kepercayaan dari Commercially Viable Project dalam daya pembangunan terutama pembangunan buku jalan tol yang menghubungkan kurang lebih wilayah Nusantara. Nah ini tadi sejumlah hal yang dianggap kudu mendapatkan penglihatan khusus yang telah dikemukakan per para pengamat infrastruktur nasional seperti Shadik Wahono serta Nuzul Achzar.